SIDOARJO – Belum adanya kepastian realisasi Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hingga memasuki Tahap II menimbulkan keresahan di kalangan kepala desa, khususnya di wilayah Sidoarjo Selatan. Ketidakpastian tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Kamis (16/07).
Salah satu yang menyuarakan keresahan tersebut adalah Ketua PKDI (Persaudaraan Kepala Desa Indonesia) Kecamatan Tanggulangin, Samsoel Halim. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah desa masih menunggu kepastian terkait realisasi Bantuan Keuangan.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera memberikan kepastian mengenai realisasi Bantuan Keuangan Tahap II. Banyak program pembangunan desa yang telah direncanakan dan menunggu dukungan anggaran tersebut. Kepastian sangat dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan,” ujar Samsoel Halim.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat PKDI Kecamatan Tanggulangin akan mengambil langkah komunikasi dengan para pemangku kepentingan guna memperoleh kejelasan terkait realisasi Bantuan Keuangan tersebut.
“Dalam waktu dekat kami ingin berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo dan dinas terkait. Namun, langkah tersebut akan kami komunikasikan terlebih dahulu dengan Ketua Harian PKDI agar perjuangan ini dilakukan secara terkoordinasi dan membawa aspirasi seluruh kepala desa,” tegas Samsoel Halim.
Menanggapi aspirasi para kepala desa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., menyampaikan bahwa secara prinsip DPRD telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mengawal dan mendampingi desa-desa penerima Bantuan Keuangan.
“Prinsipnya kita minta kepada OPD PMD untuk mengawal dan mendampingi desa-desa tersebut untuk BK, dan membantu permasalahan yang ada terkait perencanaan, pencairan hingga pelaksanaannya. Karena ini sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan program-program di desa, khususnya desa-desa yang sudah melakukan semua mekanismenya,” ujar Abdillah Nasih.
Sampai berita diterbitkan para kepala desa berharap komunikasi yang akan dibangun antara PKDI, DPRD Kabupaten Sidoarjo, dan dinas terkait dapat menghasilkan solusi serta kepastian mengenai jadwal realisasi Bantuan Keuangan. Dengan demikian, berbagai program pembangunan desa yang telah dirancang dapat segera direalisasikan demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.Nic
