PILARCAKRAWALANEWS.COM – SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pentingnya pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi serta prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pokir DPRD Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo itu bertujuan menyamakan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sekaligus Kepala Bappeda, M. Ainur Rahman, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta auditor ahli madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Wiratmoko, yang bertindak sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan bahwa usulan Pokir DPRD harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan, kamus usulan menjadi salah satu acuan untuk menyelaraskan Pokir DPRD dengan visi dan misi bupati serta prioritas pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi dan pendampingan antarpihak perlu diperkuat agar setiap usulan dapat dipahami bersama dan diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan.
Subandi juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil sosialisasi secara konsisten berdasarkan tugas dan kewenangannya. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, sekaligus memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, upaya tersebut juga perlu mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Sementara itu, Plt. Sekda Kabupaten Sidoarjo sekaligus Kepala Bappeda, M. Ainur Rahman, menjelaskan bahwa sosialisasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola Pokir DPRD, mulai dari proses penelaahan usulan hingga integrasinya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Ainur.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap proses pengusulan Pokir DPRD dapat berlangsung lebih tertib, terarah, dan sesuai regulasi. Dengan demikian, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga legislatif dapat diintegrasikan secara tepat dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.Nic
